konflik organisasi (pssi vs kemenpora)

Kekisruhan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi telah menjadi cerita panjang. Sejak Menpora menerbitkan surat keputusan berisi pembekuan PSSI dan dilanjutkan dengan sikap ngotot La Nyalla Mattalitti mempertahankan legalitasnya, sepak bola Indonesia "mati suri".

Korban berjatuhan, mulai dari klub bubar, gaji pemain terbengkalai, dan yang termutakhir, citra Indonesia di level internasional tercoreng lantaran Persipura gagal menggelar laga 16 besar Piala AFC.

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah coba memediasi kedua belah pihak. Sementara itu, Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) mengabulkan tuntutan PSSI. Namun, belum ada solusi final untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA pada 29 Mei mendatang.

Kronologi kekisruhan PSSI dan Menpora

17 April: Menpora menerbitkan surat keputusan yang menyatakan tak mengakui seluruh kegiatan keolahragaan PSSI. (Baca: Alasan Pemerintah Bekukan PSSI)
18 April: Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya menetapkan La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum Periode 2015-2019. Namun, keabsahan La Nyalla diragukan karena Menpora juga menyatakan tak mengakui KLB PSSI. (Baca: PSSI Dibekukan, Inilah Reaksi La Nyalla)

19 April: Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan mengatakan, Kompetisi Indonesia Super League (ISL) dilanjutkan pada 25 April 2015. (Baca: "ISL Tetap Digulirkan Lagi 25 April")

20 April: Kemenpora mengirimkan surat ke FIFA untuk menjelaskan alasan di balik pembekuan PSSI.

22 April: PSSI membentuk Tim Pembela guna menggugat SK Menpora ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (Baca: PSSI Bentuk Tim Pembela, untuk Apa?)

23 April: Menpora menginstruksikan kepolisian untuk tak menerbitkan izin penyelenggaraan pertandingan ISL.

27 April: PSSI menjalani pertemuan dengan PT Liga Indonesia dan klub-klub ISL untuk membahas kelanjutan kompetisi, tetapi tak ada titik temu.

2 Mei: PSSI memutuskan, semua kompetisi sepak bola nasional dihentikan dengan alasan force majeure. (Baca: Menpora: "Force Majeure", Memangnya Ini Nepal?)

4 Mei: Wapres Jusuf Kalla tampak geram menanggapi konflik antara PSSI dan Menpora.

5 Mei: Ratusan Jakmania melakukan demonstrasi untuk meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membenahi kekisruhan sepak bola nasional.

6 Mei: Presiden Joko Widodo meminta penjelasan Menpora terkait kekisruhan sepak bola nasional. (Baca: Jokowi Dukung Tim Transisi PSSI)

8 Mei: Menpora mengumumkan susunan Tim Transisi yang diproyeksikan mengambil alih fungsi PSSI. Ia menyematkan tagline "Indonesia Memanggil". (Baca: Ridwan Kamil Mundur dari Tim Transisi karena Perintah Ibu)

18 Mei: Meski statusnya dibekukan, PSSI tetap mengumumkan susunan pengurus periode 2015-2019.  Nama Velix Wanggai turut serta dalam susunan itu, setelah sebelumnya mengundurkan diri dari Tim Transisi.

20 Mei: PT Liga Indonesia membatakan turnamen pramusim karena tak dapat izin dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

23 Mei: Tim Transisi telah mengirimkan perwakilan untuk menemui FIFA, tetapi ditolak. FIFA justru meminta pemerintah mencabut sanksi pembekuan PSSI paling lambat pada 29 Mei. (Baca: Indonesia Terkena Sanksi dari AFC)

25 Mei: Wapres meminta Menpora merevisi SK pembekuan PSSI. Sementara itu, PTUN memberikan putusan sela untuk menunda pemberlakuan SK tersebut.


sebelumnya saya dan kelompok saya membuat film dokumenter tentang konflik pssi dan kemenpora yang sudah merugikan banyak pihak, film tersebut telah diputar pada tanggal 19/6/2015 di universitas gunadarma. kesimpulan dan penyelesain masalah konflik tersebut adalah: seharusnya pemerintah tidak ikut campur tangan sehingga mengakibatkatkan organisasi sepak bola negeri ini di berhentikan oleh induk sepak bola dunia (fifa) seharusnya pemerintah tanggap memberikan solusi dan mendukung pssi untuk berorganisasi yang lebih transparan dengan mengawasi dan merangkul organisasi tersebut.